UU ITE di Indonesia dan SOPA/PIPA di AS Apakah Sama?

Pendekatan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia dengan Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Protect Intelectual Property Act (PIPA) di Amerika tak sama. Di UU ITE urusannya lebih mengatur siapa berbuat apa dan bagaimana transaksi dan bukti transaksi yang dilakukan di Internet dapat diakui oleh hukum.

Sementara SOPA/PIPA adalah lebih kepada bagaimana para pemilik hak atas kekayaan intelektual (haki) dapat meminta bantuan dan/atau kekuatan hukum untuk melakukan penindakan para pelanggar HaKI tersebut di ranah online.

Nah yang sama, jika memang mau dikatakan demikian, adalah pada urusan kebebasan berekspresi/berinformasi. Jika dengan UU ITE orang bisa sampai di penjara karena berpendapat atapun berekspresi di Internet.

Kalau di SOPA/PIPA urusannya kalau tidak ekstra hati-hati berbagi informasi dan berekspresi, maka bisnis kita atau orang lain bisa dimatikan. Ujungnya sih sama saja, keduanya rentan disalahgunakan untuk menghambat kebebasan berekspresi di Internet.

Sumber : http://www.detik.com

 

Pendapat : SOPA (Stop Online Piracy Act) adalah rancangan Undang – undang yang diperkenalkan oleh salah seorang representatif US, Lamar Seeligson Smith pada tanggal 26 Oktober 2011 lalu yang kemudian diajukan kepada Kongres Amerika Serikat. RUU yang diajukan Smith ini intinya adalah untuk menghentikan tindakan yang merugikan pemegang hak cipta (copyright holder) atas pembajakan atau pemalsuan kekayaan intelektualnya di dunia maya dan memberikan keluasan hak bagi para penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

PIPA (Protect IP Act) adalah RUU Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengusul RUU PIPA ini berasal dari Senators Patrick Leahy, Orrin Hatch, Chuck Grassley pada 12 Mei 2011. PIPA ini, aslinya merupakan kelanjutan dari RUU Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA) pada 2010, yang gagal disahkan oleh DPR Amerika. Perlu diketahui, bahwa jika DPR Amerika jadi mengesahkan PIPA menjadi UU resmi, maka para perusahaan Amrik yang berkepentingan dan pemerintah Amerika berhak untuk melakukan segala tindakan legal (sah sesuai hukum) untuk memberi sanksi terhadap semua website (situs) yang terindikasi melakukan hal-hal yang membahayakan HAKI, entah itu HAKI-nya berasal asli dari Amerika ataupun tidak. Berikut ini, secara singkat dari detail kekuasaan yang akan bisa digunakan oleh mereka dalam melakukan perang terhadap pembajakan.

Tapi di Indonesia sendiri menurut saya PIPA dan SOPA disalah artikan oleh pemerintah, jika di Amerika mungkin hal tersebut digunakan untuk membatasi pembajakan dan kejahatan di dunia maya, tapi di Indonesia malah digunakan untuk membukam kebebasan berekspresi dan memberikan pendapatnya. Sudah terbukti dengan salah satu peristiwa yang menghebohkan Indonesia yaitu pada kasus Prita.

Prita mengeluhkan salah satu ketidak nyamanannya lewat dunia maya sebagai konsumen disalahsatu rumah sakit swasta. Tapi yang ada bukannya mendapatkan pembelaan yang baik, dia malah dituntut hukuman penjara. Peristiwa tersebut sebelum adanya rencana pemerintah untuk mengadopsi SOPA dan PIPA, jika seandainya SOPA dan PIPA berhasil di sahkan apa jadinya dinegeri ini. Sdikit – sedikit mungkin orang akan dipenjara jika mengkritik di dunia maya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s